Mengemukakan Sumpah/Janji Pegawai

A. Pengertian

1.  Pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan larangan.
2. Sumpah Pegawai Negeri Sipil diucapkan dihadapan atasan yang berwenang. Seorang Pegawai Negeri Sipil mengangkat sumpah/ janji berdasarkan keyakinan agama/kepercayaai terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah/janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Tujuan diadakan sumpah

1. Untuk membina pegawai yang bersih, jujur dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat
2. Diharapkan pegawai mentaati dan menerapkannya saat mengemban tugas  

C. Peraturan sumpah 

Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. 

D. Ketentuan dalam menyelenggarakan sumpah

1.  Harus ada pejabat yang mengambil sumpah
2.  Harus ada pegawai yang mengangkat sumpah
3.  Harus ada pembina upacara
4.  Harus ada saksi-saksi sekurang-kurangnya dua orang
5.  Harus ada rohaniawan dan tamu undangan 
6. Upacara harus khidmat

E. Prosedur pengambilan sumpah

1. Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan diambil sumpah/janji; 
2. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang akan diambil sumpah/janji;
3. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4.  Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Mengemukakan Tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010. Dalam PP No 53 pasal 1 tersebut dikatakan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

 

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Setiap pegawai pasti memiliki kewajiban, dan ini diatur dalam BAB II  pasal 3 dimana setaip PNS memiliki kewajiban:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu untuk pegawai swasta juga memiliki hak seperti:

1. pegawai berhak mendapatkan upah dan dibayarkan tepat pada waktunya
2. pegawai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil
3. pegawai berhak menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan pekerja itu sendiri atau orang lain
4. pegawai berhak atas jenjang kariri yang ada diperusahaan sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya 
5. pegawai berhak mengajukan pendapat yang bersifat membangun/positif yang bertujuan untuk memajukan perusahaan dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar.

Sedangkan larangan PNS diatur dalam bagian ke dua pasal 4 seperti:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1.  terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Pegawai yang tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan akan dijatuhi hukuman disiplin seperti diatur dalam bagian kedua pasal 7 berikut:

1)  Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a.   hukuman disiplin ringan;

b.   hukuman disiplin sedang; dan

c.   hukuman disiplin berat.

2)  Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.   teguran lisan;

b.   teguran tertulis; dan

c.   pernyataan tidak puas secara tertulis.

3)  Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.   penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b.   penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

4)  Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b.   pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c.   pembebasan dari jabatan;

d.   pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e.   pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Tata Cara Pemberhentian Pegawai dan Pensiun

A.     Pengertian

Pemberhentian berarti pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah. Hal ini terjadi karena keinginan karyawan, keinginan badan usaha/pemerintah atas keinginan bersama.

pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan.

B.     Pemberhentian PNS

Pemberhentian PNS dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemberhentian sebagai PNS dan pemberhentian dari Jabatan Negeri.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai  PNS. Sedangkan pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suaatu satuan organisasi, tetapi berstatus PNS.

C.     Bentuk – Bentuk Pemberhentian Pegawai

Ada empat macam bentuk pemberhentian pegawai, yaitu pensiun, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan, dan pemberhentian sementara.

a.   Pensiun

Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun.

Dalam menghadapi pegawai yang akan pensiun, pihak perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut :

1)     Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan surat keputusan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian dengan hormat.

2)     Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3)     Paling lambat 6 bulan sebelum masa pensiun, pihak perusahaan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan.

b.   Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dari Pegawai

Pemberhentian atas Permintaan Sendiri adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan karena alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu.  Dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini perlu diperhatikan antara lain beberapa hal berikut :

1)   Paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pegawai yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasannya secara jelas.

2)     Karena alasan-alasan tertentu pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 tahun.

3)        Apabila permohonan tersebut disetujui, pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama pegawai yang bersangkutan.

4)         Kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan pesangon, uang jasa dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.   Pemberhentian Langsung oleh Pihak Perusahaan

Bentuk pemberhentian ini dilakukan oleh pihak perusahaan disebabkan antara lain beberapa hal berikut :

1)  Karena adanya penyederhanaan oganisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh pihak perusahaan karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, sehingga menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi.

Dalam menghadapi pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi perlu diperhatikan antara lain: 

• Paling lambat 3 bulan sebelum memberhentikan pihak perusahaan harus memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan mengenai rencana adanya rasionalisasi dan pemberhentian tersebut dengan alasan alasan yang jelas. 
• Pihak perusahaan perlu mengeluarka surat keputusan pemberhentian dengan hormat bagi pegawai yang bersangkutan. 
• Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2)   Karena pelanggaran disiplin, penyelewengan atau tindak pidana lainnya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran, penyelewengan atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan terkena hukuman pidana.

Dalam menghadapi pemberhentian ini perlu diperhatikan antara lain:

• Apabila kepada pegawai yang bersangkutan telah diberikan peringatan – peringatan lisan maupun tulisan sebanyak 3 kali dan pegawai yang bersangkutan tidak menunjukan suatu perubahan sikap atau perilaku. 
• Pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan yang jelas. 
• Kepada pegawai yang bersangkutan tidak diberikan pesangon maupun jasa, tetapi hanya diberikan uang ganti rugi.

3)  Karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kondite yang baik.

      Dalam menghadapi pemberhentian ini perlu diperhatikan antara lain : 

• Apabila pegawai yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian menunjukan nilai kurang dan telah diberikan peringatan secara tertulis serta telah diberikan bimbingan, namun tetap menunjukkan nilai yang rendah. 
• Pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat kepada pegawai yang bersangkutan dengan alasan – alasan yang jelas. 
• Kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pesangon, uang jasa, dang anti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.   Pemberhentian Sementara

            Pemberhentian sementara ini dapat tejadi antara lain :

1) Karena alasan kesulitan – kesulitan yang dihadapi perusahaan yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentuyang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha.

Dalam menghadapi pemberhentian ini perlu diperhatikan yaitu :

• Paling lambat 1 bulan sebelum pemberhentian, pihak perusahaan harus memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan mengenai keadaan perusahaan dan rencana adanya pemberhentian sementara.
• Kepada pegawai yang bersangkutan tetap diberikan balas jasa sebesar gaji pokok. 
• Apabila kondisi perusahaan semakin melemah dan menunjukkan keadaan yang sulit untuk ditingkatkan kembali maka pemberhentian sementara tersebut paling lama 6 bulan sejak tanggal pemberhentian dapat dikeluarkan surat keputusan PHK dengan hormat, dengan ketentuan perusahaan perlu memberikan pesangon, uang jasa, dang anti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut.

2) Karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana, yaitu pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya.

Dalam menghadapi pemberhentian ini yang perlu diperhatikan, yaitu : 

• Apabila pegawai yang melanggar disiplin dan melakukan manipulasi atau penyelewengan telah diberikan peringatan lisan dan tertulis, tidak menunjukan perubahan sikap, maka kepada pegawai tersebut dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara (schorsing)
• Selama pemberhentian sementara tersebut, kepada pegawai yang bersangkutan hanya atau dapat diberikan 80% gaji pokok per bulan. 
• Apabila setelah paling lama 3 bulan pemberhentian sementara tersebut berlangsung, pegawai uang bersangkutan dapat diperkenankan kembali bekerja seperti biasanya dengan medapat hak – haknya kembali secara penuh.  Tetapi, apabila penyelewengan atau pelanggaran disiplin tersebut diulangi kembali oleh pegawai tersebut, pihak perusahaan dapat langsung mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada perusahaan.

D.     Pensiun

Pensiun adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai di lingkungan kerjanya karena telah mencapai usia lanjut atau sebagai tunjangan atau balas jasa yang diterima seorang pegawai karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaannya dengan baik selama masa aktif bekerja.

Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerjatertentu. Usia kerja seseorang karyawan untuk setatus kepegawaian adalah 55 tahun atauseseorang dapat dikenakan pensiun dini, apabila menurut keterangan dokter, karyawan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahundengan masa pengalaman kerja minimal 15 tahun.

Pensiun merupakan upaya untuk memberikan penghasilan kepada pegawai yang telah setia mengadi dan berjasa pada negara. Hak pensiun tak terbatas pada pegawi saja tetapi diberikan pula pada janda/dudanya atau anaknya yang berusia di bawah 25 tahun.

E.     Pegawai yang Harus Dipensiunkan 

1. Yang sudah tua 
2. Yang cacat 
3. Yang tidak dapat bekerja, dalam jabatan apapun karena sakit
4. Yang diremajakan
5. Yang diganti

F.     Tujuan Pensiun 

1. Memberikan perangsang kerja pada pegawai 
2. Meningkatkan rasa kesetiaan/loyalitas pegawai 
3. Memberikan ketenangan kerja kepada pegawai tersebut maupun keluarganya.

G.    Penerima Pensiun dan Macam-Macam Pensiun Pegawai

         1.   Pensiun Pegawai

a.   Pensiun pegawai dapat diperoleh secara normal apabila pada saat pemberhentian sebagai pegawai yang bersangkutan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.

b. Pensiun pegawai dapat diperoleh karena pegawai yang bersangkutan cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat bekerja dalam jabatan apa pun juga.

         2.   Pensiun Janda/Duda

Pensiun janda diberikan apabila seorang pegawai/pejabat pria meninggal. Pensiun duda diberikan apabila seorang pegawi/pejabat wanita meninggal. Jika janda/duda tersebut menikah lagi, hak pensiun hilang.

         3.   Pensiun Anak

Pensiun anak adalah pensiun janda/duda yang diturunkan kepada anak-anaknya. Syarat-syarat untuk memperoleh pensiun anak :

a.   Belum berusia 25 tahun

b.   Belum punya penghasilan sendiri

c.   Belum pernah menikah

d.   Benar-benar menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.

         4.   Pensiun Orang Tua

Pensiun orang tua diberikan apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak. Besarnya pensiun adalah 20% dari pensiun janda/duda